Macam-Macam Instrumen HAM

Macam-macam Instrumen HAM

**Kesamaan kedudukan dan kewajiban warga negara di dalam hukum dan di muka pemerintahan (Pasal 27 ayat 1);

**Hak setiap warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak (Pasal 27 ayat 2);

**Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang – undang (Pasal 28);

**Kebebasan asasi untuk memeluk agama bagi penduduk di jamin oleh Negara (Pasal 29 ayat 2);

**Hak atas pengajaran (Pasal 31 ayat 1).

A. UNDANG-UNDANG DASAR 1945

Dalam pembukaan undang undang dasar 1945 hak asasi manusia termuat secara lengkap. Secara garis besar hak asasi manusia tercantum pada :

1. Alinea pertama pembukaan UUD 1945 yaitu sesungguh nya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa

2. Pasal 27,28,28D ayat (3),30,dan 31 Uud 1945 yang mengatur tentang hak-hak warga negara

3. Pasal 28A-28J UUD tentang hak asasi manusia

B. TAP MPR No. XVII/MPR/1998 Ttg Hak Asasi Manusia

Atas desakan masyarakat kepada negara agar lebih memperhatikan penghormatan terhadap hak asasi manusia , maka pada tanggal 13 november 1998 melalui sidang istimewa MPR ditetapkanlah ketetapan MPR No.XVII/MPR/1998 tentang hak asasi manusia. Ketetapan ini menugaskan kepada seluruh lembaga tinggi negara ,seluruh aparatur negara untuk menghormati, menegakkan ,dan menyebarluaskan pemahaman mengenai hak asasi manusia ini kepada masyarakat. Disamping itu ,ketetapan ini menugaskan pula kepada pemerintah untuk segera meratifikasi (menandatangani dan mengesahkan) berbagai piagam PBB tentang hak asasi manusia, sepanjang tidak bertentangan dengan pancasila dan UUD 1945.

C. UNDANG-UNDANG NO.39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA

1. Hak Hidup (Pasal 9);

2. Hak untuk Berkeluarga dan melanjutkan keturunan (Pasal 10);

3. Hak Mengembangkan Diri (Pasal 11-16);

4. Hak Memperoleh keadilan (Pasal 17-19);

5. Hak Kebebasan Pribaditurut serta dalam Pemerintahan (Pasal 20-27);

6. Hak atas Rasa Aman (Pasal 28-35);

7. Hak atas Kesejahteraan (Pasal 36-42);

8. Hak Turut Serta dalam Pemerintahan (Pasal 43-44);

9. Hak-hak Perempuan (Pasal 45 – 51);

10. Hak-hak Anak (Pasal 52 -66).

Instrumen HAM dalam UU yang pernah dikeluarkan pemerintah, antara lain sebagai berikut.

1.        UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

2.        UU No. 5 Tahun 1998 tentang Ratifikasi Konvensi Anti Penyiksaan, Perlakuan atau Penghukuman yang Kejam Tidak Manusiawi dan Merendahkan Martabat.

3.        UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

4.        UU No. 9 Tahun 1998 tentang Kebebasan Menyatakan Pendapat.

5.        UU No. 11 Tahun 1998 tentang Amandemen terhadap UU No. 25 Tahun 1997 tentang Hubungan Perburuhan.

6.        UU No. 19 Tahun 1999 tentang Ratifikasi Konvensi ILO No. 105 tentang Penghapusan Pekerja secara Paksa.

7.        UU No. 20 Tahun 1999 tentang Ratifikasi Konvensi ILO No. 138 tentang Usia Minimum bagi Pekerja.

8.        UU No. 21 Tahun 1999 tentang Ratifikasi Konvensi ILO No. 11 tentang Diskriminasi dalam Pekerjaan.

9.        UU No. 26 Tahun 1999 tentang Pencabutan UU No. 11 Tahun 1963 tentang Tindak Pidana Subversi.

10.     UU No. 29 Tahun 1999 tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi.

11.     UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

12.     UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers.

13.     UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.

Instrumen hak asasi manusia dalam peraturan pemerintah, keputusan presiden, dan instruksi presiden, antara lain sebagai berikut.

1.        Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perpu) No. 1 Tahun 1999 tentang Pengadilan HAM.

2.        Keputusan Presiden RI Nomor 50 Tahun 1993 tentang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.

3.        Keputusan Presiden RI Nomor 181 Tahun 1998 tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan.

4.        Keputusan Presiden RI Nomor 129 Tahun 1998 tentang Rencana Aksi Nasional Hak-Hak Asasi Manusia Indonesia.

5.        Instruksi Presiden RI Nomor 26 Tahun 1998 tentang Menghentikan Penggunaan Istilah Pribumi dan Nonpribumi dalam Semua Perumusan dan Penyelenggaraan Kebijakan, Perencanaan Program, ataupun Pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan.